riauidcom | Berita Riau Terkini

Hampir Ratusan 'KWH Terbang' Ditemukan di Desa Mahato

Hampir Ratusan ‘KWH Terbang’ Ditemukan di Desa Mahato, Pemiliknya Malah Didenda

Hampir Ratusan ‘KWH Terbang’ Ditemukan di Desa Mahato, Pemiliknya Malah Didenda
DPRD Kabupaten Rohul hearing dengan pihak PT PLN Rayon Pasir Pengaraian

ROKAN HULU — Diperkirakan 82 unit meteran listrik atau KWH di rumah warga Desa Mahato, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) diindikasi tidak sesuai dengan nama pemiliknya alias ‘KWH Terbang’.

Puluhan unit KWH yang tidak sesuai nama pemiliknya, merupakan pemasangan tahun 2015 silam. Tapi baru terungkap saat dilakukan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) beberapa waktu lalu.

Selain berdampak terhadap pemutusan KWH listrik, warga Mahato juga dikenakan denda Rp 7 juta untuk meteran daya 900 watt, serta denda Rp 11 juta untuk meteran daya 1.300 watt.

Menyikapi keluhan warga Desa Mahato yang merupakan pelanggan listrik, Komisi II DPRD Rohul, panggil Manager PT. PLN Rayon Pasir Pengaraian David Sibarani dan jajarannya, untuk dengar pendapat atau hearing.

Di Hearing yang dipimpin Ketua Komisi I DPRD Rohul Mazril dan Ketua Komisi II DPRD Rohul Sumiartini, dihadiri empat anggota komisi seperti Mufti Ali, Yon Maryono, Emilyadi, dan Adam Safaat.

Dalam hearing tersebut, Masril menilai, hal itu bukan kesalahan pihak PLN, namun karena kelalaian pihak vendor atau pihak ketiga dan panitia pemasangan baru.

“Yang didenda itu seharusnya pihak vendor, karena mereka sudah lalai berikan pelayanan kepada masyarakat,” tegas Mazril saat hearing.

Jelas Mazril, yang perlu dipermasalahkan soal ‘KWH Terbang’ atau KWH yang tidak sesuai nama pemiliknya, itu kelalaian pihak vendor dan mereka harus bertanggungjawab.

Malahan pihak komisi II mengaku, mereka akan menyurati pihak PT. PLN Area Pekanbaru dan PT. PLN Wilayah melalui Ketua DPRD Rohul Kelmi Amri‎ SH, sehingga KWH meter listrik di rumah warga dinyalakan kembali.

“Bila ada masalah pembayaran P2TL maka kita minta dibebankan ke vendor, karena ada kelalaian di pihak vendor sendiri. Seharusnya token tidak diberikan ke pihak lain,‎ karena yang berhak menghidupkan pihak vendor,” sebut Mazril.

“Yang kita sayangkan mengapa token tersebut bisa berpindah. Seharusnya vendor memasukkan token sesuai nama dan alamat  atau pelanggan,” tambahnya lagi.

Ditanya apakah ada indikasi kongkalingkong antara pihak vendor dengan panitia pemasangan baru di desa, Mazril menduga ada indikasi ke arah‎ tersebut,

“Itu bisa saja terjadi, kenapa token itu bisa hidup Kalau tidak ada permainan, tidak ada toleransi‎ tidak akan mungkin hidup. Karena ada tagihan dari vendor setelah pemasangan KWH‎,”jelasnya.

Pihak DPRD Rohul juga menilai banyaknya ‘KWH Terbang’ karena kurangnya sosialisasi pihak PLN ke warga, saat dilakukannya proses pemasangan baru.

Manager PT PLN Rayon Pasir Pengaraian, David Sibarani mengakui, setelah pemasangan baru Listrik Desa (Lisdes) di Desa Mahato pada 2017, masalah pasang baru sudah disosialisasikan ke warga.

Terkait vendor, David mengaku bahwa PLN mengawasi vendor secara ketat. “Bila memang ada penyimpangan-penyimpangan segera laporkan akan kami tindaklanjuti.‎ ‎Bila tidak ada kesesuaian akan kami awasi secara internal,” ucap David saat hearing.

David mengakui permasalahan tersebut sudah sampai ke PLN area Pekanbaru dan PLN Wilayah karena adanya laporan dari Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM.

Dimana, bagi warga yang kena P2TL diakuinya harus membayar denda, sesuai Undang-Undang Nomor 30 tahun 2009 tentang ketenagalistrikan. Saksi dikenakan ke konsumen/ pelanggan atau pemakainya saat ditemukan kelainan‎, bukan pihak vendor.

Walau demikian, jelas David, pihak PLN sudah menawarkan solusi ke warga berapa mereka ‎sanggup membayar finalti atau denda, dan hal tersebut akan disampaikan ke PLN Wilayah. Namun hingga kini belum ada warga yang melaporkan kesanggupannya.

David mengaku,‎ awalnya terungkap dari laporan LSM dimana ada kabel listrik hanya pakai tiang kayu yang tidak sesuai standar, dan laporan soal ‘KWH Terbang’.

Berdasarkan audit, ternyata warga harus membayar biaya pemasangan baru antara Rp 3 juta sampai Rp 5 juta. PLN selanjutnya melakukan sosialisasi soal biaya pemasangan baru standar di PLN. Namun dari P2TL, sektar 82 warga kena‎ finalti atau denda.

“Masyarakat membayar mahal ke panitia, bagaimana tanggungjawab panitia,” sebut David.

Kata David lagi, bila dikenakan tagihan susulan cukup berat, apalagi warga yang kena P2TL bukan ekonomi yang mampu. Hal itu sudah disampaikan ke perwakilan warga, namun belum ada tanggapan.

“Sehingga kami sampainya solusinya harus ada tagihan susulan dan pasang baru. Untuk pasang baru bisa dibantu keringanan dan bisa dicicil,” jelas David.

Soal tagihan susulannya disampaikan ke perwakilan‎ kesanggupan dari masyarakat seperti apa, akan disampaikannya ke (PLN) area dan wilayah.

‎David mengakui pemasangan KWH harus sesuai nama pendaftar dan alamatnya. Namun yang terjadi di salah satu dusun di Desa Mahato tersebut tidak sesuai dengan nama dan alamatnya.

Dirinya menduga, saat pemasangan ada kerjasama antara oknum panitia dengan oknum vendor atau oknum biro, sementara warga membutuhkan yang membutuhkan listrik tidak tahu jika hal itu salah.

“Kita belum ada eksekusi bongkar.‎ Kami masih menunggu informasinya,” sebut David dan mengakui ada sekitar 40-an unit KWH warga atau setengahnya yang diblokir.

“Bila nanti masyarakat‎ merasa keberatan silahkan saja, kemarin mengurusnya siapa, dan  mereka sama panitia mengurusnya, padahal mereka bisa mengurus sendiri,” pungkas David. (sof)

 

 

Subscribe

No Responses

Tinggalkan Balasan