riauidcom | Berita Riau Terkini

Kas Daerah Pindah ke BRI, Ketua DPRD Rohul: Sepenuhnya Kebijakan Pemda - riauidcom

Kas Daerah Pindah ke BRI, Ketua DPRD Rohul: Sepenuhnya Kebijakan Pemda

Kas Daerah Pindah ke BRI, Ketua DPRD Rohul: Sepenuhnya Kebijakan Pemda
ilustrasi

ROKAN HULU — Dengan dipindahkannya Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu (Rohul), sudah tandatangani Momerandum of Under Standing (MoU) dengan PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Persero Tbk, Senin 31 Juli 2017 di Kantor Bupati Rohul, Pasir Pengaraian.

MoU kerjasama ditandatangani Bupati Rohul H Suparman S.Sos, M.Si didampingi Sekretaris Daerah Rohul Ir Damri, dan dari pihak BRI ditandatangani Pimpinan Kantor Wilayah BRI Pekanbaru Erizal, didampingi Pimpinan Kantor Cabang BRI Pasir Pengaraian Bhakti Agung Siswanto SE.

Dengan sudah ditandatanganinya MoU kerjasama antara Pemkab Rohul dengan BRI, maka pengelolaan Kas Umum Daerah diserahkan ke pihak BRI. Ke depannya seluruh transaksi keuangan, baik Penerimaan dan pengeluaran daerah, akan dilayani melalui BRI yang dikenal memiliki jaringan terluas. Kerjasama itu, juga jadi sejarah karena dari 12 Kabupaten/Kota di Riau, baru kabupaten Rohul yang mempercayakan kas umum daerahnya ke BRI.

Adanya pemindahan rekening kas daerah dari Bank Riau Kepri Cabang Pasir Pengaraian ke bank BRI Cabang Pasir Pengaraian, Ketua DPRD Rohul Kelmi Amri SH menyatakan surat tembusan pemutusan kerjasama penempatan rekening kas daerah sudah dilayangkan Pemkab Rohul melalui Kepala Badan Pengeloalaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Rohul sudah diterima pihak dewan.

“Yang ada tembusan surat pemutusan kerjasama penempatan rekening kas daerah oleh kepala BPKAD,” jelas Kelmi Amri, Rabu (2/8/2017).

Politisi Partai Demokrat ini mengatakan DPRD Rohul tidak punya kapasitas mengatur kebijakan dilakukan Pemkab Rohul dalam pemindahan atau menempatkan pengelolaan kas umum daerah di bank tertentu.

Apabila pemindahan disertai alasan yang wajar mengenai persoalan pelayanan dan kebutuhan daerah, maka untuk memaksimalkannya tidak ada masalah.

“Memang tidak ada kapasitas DPRD sampai mengatur harus di bank a atau b, sepenuhnya kebijakan pemerintah daerah,” pungkas putra Mahato, Kecamatan Tambusai Utara yang pernah menjabat sebagai Ketua KNPI Rohul tersebut. (sof)

 

Subscribe

No Responses

Tinggalkan Balasan