riauidcom | Berita Riau Terkini

Penyidik Pidsus Kejati Riau dan Tim Ahli Tinjau Lokasi RTH Pekanbaru

Penyidik Pidsus Kejati Riau dan Tim Ahli Tinjau Lokasi RTH Pekanbaru

Penyidik Pidsus Kejati Riau dan Tim Ahli Tinjau Lokasi RTH Pekanbaru
Sugeng Riyanta

PEKANBARU — Tim dari Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau terus mengumpulkan bukti penyidikan kasus dugaan korupsi pembangunan Ruang Tata Hijau (RTH) Kota Pekanbaru.

Penyidik Pidsus dan tim ahli juga sudah meninjau lokasi RTH Kaca Mayang dan RTH Jalan Ahmad Yani, Pekanbaru.

“Peninjauan langsung melengkapi proses penyidikan pada Senin (9/10/2017) kemarin itu. Mereka mengumpulkan bukti terkait dugaan korupsi pembangunan RTH tersebut,” jelas Asisten Pidsus Kejati Riau, Sugeng Riyanta, Jumat (13/10/2017), dikutip dari Riauterkinicom.

Sugeng mengungkapkan hasil yang didapatkan penyidik dan ahli akan diekspos, dan selanjutnya gelar perkara.

Sugeng menjelaskan saat turun ke lapangan mereka juga membawa tim ahli dari salah satu universitas.

Pada dugaan korupsi ini, penyidik Pidsus Kejati Riau sudah memintai keterangan dari puluhan saksi. Kejati Riau juga sudah menerima uang pengembalian kelebihan bayar dengan nominal Rp 285 juta.‎

Pembangunan dua RTH dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Riau melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Cipta Karya (PUCK) Riau yang saat itu dipimpin Dwi Agus Sumarno selaku Kepala Dinas PUCK dengan anggaran senilai Rp16 miliar.

Dari dua RTH bernilai Rp 16 miliar disediakan anggaran Rp 450 juta untuk membangun tugu.

‎Dugaan korupsi pada dua RTH di Pekanbaru melibatkan ahli multidisiplin ilmu. Perbuatan melawan hukum terjadi bukan pada penganggaran, namun terhadap proses dari lelang hingga pembayaran.

Tugu Integritas tahun lalu telah diresmikan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Raharjo pada 10 Desember 2016, bertepatan peringatan Hari Anti Korupsi Internasional (HAKI) di Indonesia dipusatkan di Riau.

Tugu diresmikan itu disebut-sebut didirikan dengan tujuan sebagai permulaan Riau untuk bersih dari korupsi karena selama ini masuk daerah 5 besar yang disupervisi KPK. (sof)

 

Subscribe

No Responses

Tinggalkan Balasan