riauidcom | Berita Riau Terkini

Rohul Masuk Zona Merah Kerawanan Kecurangan Pemilu

Rohul Masuk Zona Merah Kerawanan Kecurangan Pemilu, Berikut Beberapa Faktornya

Rohul Masuk Zona Merah Kerawanan Kecurangan Pemilu, Berikut Beberapa Faktornya

ROKAN HULU — Badan Pengawas Pemilu Provinsi Riau memasukan Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) sebagai salah satu daerah yang masuk ‘zona merah’ yang rawan kecurangan Pemilihan Umum (Pemilu) di Provinsi Riau. Gelar ini juga sudah disandang Rohul di Pilkada sebelum-sebelumnya.

Rawan kecurangan politik uang dan interpensi dari penguasa yang pernah terjadi juga menjadi catatan bagi Bawaslu Provinsi Riau.

Ketua Bawaslu Riau Rusidi Rusdan mengatakan ada beberapa kecamatan yang masuk zona merah, seperti Kecamatan Bonai Darusalam, Pendalian IV Koto, Tambusai Utara dan Kecamatan Kabun.

Rusidi mengaku Bawaslu Riau membagi tiga faktor kerawanan Pemilu di Rohul, pertama dari faktor penyelenggara dimana terdapat komisioner KPU Rohul yang dipecat gara-gara melakukan pelanggaran.

“Itu tentunya menjadi catatan bagi kami,” ungkap Rusidi Rusdan saat kunjungan kerja ke Pasir Pengaraian, Rohul, Sabtu (28/10/2017).

Selain itu, persoalan DPT yang tidak clear juga salah satu sumber kecurangan, seperti adanya indikasi mobilisasi Pemilih dengan memanfaatkan kondisi daerah Rohul yang berbatasan dengan beberapa kabupaten/ kota, serta Provinsi Sumatera utara.

Faktor lainnya, Pemerintah Daerah dimana Bawaslu Riau mencatat, pejabat di Pemerintahan Rohul sangat suka melakukan intervensi Pemilu ke penyelenggara Pemilu.

“Kita punya catatan, di Rohul sering sekali terjadi intervensi ke penyelenggara Pemilu. Pengalaman Pemilu sebelumnya, kita temukan Panwas kita yang ditelepon oknum pejabat pemerintah dengan tujuan tertentu,” ungkap Rusdi dan enggan menyebutkan nama oknum pejabat daerah yang dimaksud.

Terkait persoalan lima desa sengekta Rohul- Kampar yang juga selalu dipolemikan pemerintah daerah dan Penyelenggara Pemilu saat pelaksanaan Pemilu, baik Pilkada ataupun Pileg. Malahan penyelanggara Pemilu baik KPUD dan Panwaslu juga sempat pemberdebatkan persoalan 5 desa tersebut.

“Mari kita hilangkan sikap primodialisme, mari kita patuhi aturan, pemerintah pusat telah menetapkan 5 desa masuk ke Kampar, maka sudah mari kita hormati bersama,” imbaunya.

Selanjutnya, kerawanan lain yakni dari sisi peserta Pemilu, baik Calon Kepala Daerah ataupun Legislatif, banyaknya indikasi permainan politik uang yang terjadi di Rohul serta Kecurangan yang disebutnya sebagai kanibalisasi caleg.

Jelas Rusidi, kanibalisasi caleg merupakan modus kecurangan yang dilakukan Calon legislatif, dimana pada modus ini para caleg curang mengambil suara dari caleg lain yang satu partai denganya. Modus seperti ini biasanya melibatkan PPS dengan mengganti C1 dan C1 plano.

“Kalau ada penghitungan suara lampu mati, maka Panwasnya harus curiga karena diduga ada kecurangan di sana,” sebut Rusidi. (sof)

 

 

Subscribe

No Responses

Tinggalkan Balasan