riauidcom | Berita Riau Terkini

Terkait Hibah Guru MDTA, Berikut Solusi Dari Anggota DPRD Rohul - riauidcom

Terkait Hibah Guru MDTA, Berikut Solusi Dari Anggota DPRD Rohul

Terkait Hibah Guru MDTA, Berikut Solusi Dari Anggota DPRD Rohul
Novliwanda Ade Putra ST (kanan)
ROKAN HULU — Hampir dua tahun terakhir, guru Madrasah Diniyah Takmilyah Awaliyah (MDTA) di Kabupaten Rokan Hulu (Rohul), Riau, tidak lagi menerima honor dari dana hibah Pemkab Rohul. Hal ini dikarenakan adanya aturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Dalam aturan pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 dinyatakan dana hibah dan bantuan sosial atau Bansos tidak dibolehkan disalurkan secara terus menerus dan mengikat kepada organisasi, kelompok atau perorangan, sehingga guru MDTA tidak lagi menerima bantuan operasional atau gaji dari bantuan hibah Pemkab Rohul.

Kondisi ini membuat Anggota DPRD Rohul dari Fraksi Gerindra, Novliwanda Ade Putra ST merasa miris.

Pada status di akun Facebooknya, Novliwanda mengatakan “Hal ini cukup membuat kita miris, karena perkembangan zaman menuntut setiap orang untuk memiliki pendapatan yang layak demi keberlangsungan hidup dan kehidupannya.”

Menurutnya, siapa yang tega melihat para guru yang mengajarkan pendidikan agama, dan mentransfer ilmu pengetahuan ke para siswa didik demi memastikan bahwa anak bangsa tetap berada dalam koridor iman, akhlak dan moral yang baik di setiap pelosok negeri ini, namun mereka tidak mendapatkan perhatian dari pemerintah.

Kesejahteraan guru, diakui Novliwanda, merupakan kewajiban bagi semua untuk memenuhinya, sebab apa yang dilakukan para guru sangat berat, yaitu mendidik akhlak dan moral suatu generasi anak bangsa, sehingga menjadi pribadi beriman, bertaqwa dan berilmu pengetahuan.

Berawal dari itulah, Novliwanda mengaku secara resmi mengajukan Ranperda inisiatif tentang pendidikan MDTA, sehingga ada sebuah kepastian hukum bagi kedudukan para guru MDTA.

Ranperda diajukan juga untuk memastikan bahwa setiap peserta didik mendapatkan fasilitas dan pengajaran sesuai standar nasional pendidikan diatur di Undang- Undang 20 tahun 2003 tentang Standar Pendidikan Nasional.

Selanjutnya, sesuai Peraturan Pemerintah 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional, serta Peraturan Pemerintah 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan. (muh)

Subscribe

No Responses

Tinggalkan Balasan